“KETERBUKAAN INFORMASI PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL 2020” SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Anik Ahyuniati. NPM 2116500003. KETERBUKAAN INFORMASI PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL. Skripsi. Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Dosen Pembimbing I: Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si dan Dosen Pembimbing II: Arif Zainudin, S.IP., MA. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat dan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan instansi pemerintah yang menangani penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan yang bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat. Informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan yang yang manasyarakat serta waktu penyelesaian proses perizinan. Kabupaten Tegal termasuk dalam zona hijau urutan ke 42 dengan presentase 84,86%. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi dan Kepala Seksi Pengendalian ESDM dan Pengaduan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, persyaratan dan waktu belum maksimal dalam menginformasikan, terdapat keluhan masyarakat mengenai alur prosedur perizinan dan tidak adanya bagian informasi serta nomor antrian yang kurang efisien, Sistem pengelolaan Informasi kurang dikelola dengan baik, website yang telah disediakan belum berfungsi optimal sebagaimana mestinya Kata Kunci : Keterbukaan, Pelayanan Publi